HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN SILA PANCASILA

HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN SILA PANCASILA

v  IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaanya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nila-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit Ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak.

v  Kasus Yang Bertentangan Dengan Sila Pancasila Adalah :

1.     Ketuhanan Yang Maha Esa

a.       Bom Bali

Aksi pengeboman di Bali pada tahun 2002 tidak sesuai dengan yang digariskan. Yaitu, untuk membalas dendam umat Islam yang tewas di Palestina. Aksi ini sangat bertetangan dengan sila Panca Sila pertama

b.       Bom Bunuh Diri di Solo

Dimanakah kebebasan beragama yang tercantum dalam sila pertama tersebut? Mengingat kejadian bom bunuh diri yang  menimpa Gereja Bethel Injil Sepenuh di Solo. Inti persoalan adalah saling tidak menghormati dan menghargai antar umat beragama.

2.     Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Adil dan beradabkah? Mengingat kerusuhan-kerusuhan antar suku yang sering terjadi, tawuran antar pelajar, yang jelas-jelas disekolah diajarkan adab dan sopan santun

3.     Persatuan Indonesia

a.       Papua Keluar dari NKRI

KETUA Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua, Frans Tomoki meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Jika Pemerintahan SBY-Boediono ini tidak bertanggung jawab, maka ia mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami ingin Papua berdiri di atas kakinya sendiri untuk menantukan nasib rakyatnya. Kalau pemerintah tidak memperhatikan kami, biarkan kami keluar dari NKRI,” kata Frans saat jumpa pers di Kontras, Jakarta,

4.      Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.

Eksploitasi lingkungan yang selama ini terjadi, rakyat kecil selalu menjadi korban. Sederet catatan masalah lingkungan terbukti tak banyak memihak rakyat kecil. Kasus Lapindo yang berlarut-larut hingga kini belum menunjukkan hasil yang memuaskan rakyat kecil. Sejumlah pelanggaran HAM juga terjadi. Demikian pula perusakan hutan akibat penebangan liar (illegal logging) di berbagai tempat di tanah air, yang menerima dampak buruknya adalah rakyat kecil.

Rakyat Kecil yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan hidup mungkin hanya bisa berteriak, dengan melakukan aksi-aksi yang spontanitas, seperti berunjuk rasa,mogok makan, sabotase instalasi perusahaan dimana dan lain sebagainya. Pengetahuan rakyat kecil akan ilmu Hukum lingkungan tidak dimiliki oleh mereka, penegakan Hukum lingkungan oleh aparat penegak hukum yang hanya bisa diam jika dari perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan memberikan sejumlah imbalan untuk menghentikan perkara atau dengan cara-cara busuk lainnya seperti menggunakan kekuasaan .

Lihat saja, kasus pencemaran teluk buyat, lumpur lapindo dan masih banyak kasus yang samapai sekarang tidak dapat terselesaikan.

5.      Keadilan Social Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a.       Kasus Nenek Minah

Kasus Nenek Minah asal Banyumas yang divonis 1,5 bulan kurungan adalah salah satu contoh ketidakadilan hukum di Indonesia. Kasus ini berawal dari pencurian 3 buah kakao oleh Nenek Minah. Saya setuju apapun yang namanya tindakan mencuri adalah kesalahan. Namun demikian jangan lupa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Masak nenek-nenek kayak begitu yang buta huruf dihukum hanya karena ketidaktahuan dan keawaman Nenek Minah tentang hukum.

Sangat mudah menjerat hukum terhadap Nenek Minah, gampang sekali menghukum seorang yang hanya mencuri satu buah semangka, begitu mudahnya menjebloskan ke penjara suami-istri yang kedapatan mencuri pisang karena keadaan kemiskinan. Namun demikian sangat sulit dan sangat berbelit-belit begitu akan menjerat para koruptor dan pejabat yang tersandung masalah hukum di negeri ini. Ini sangat diskriminatif dan memalukan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Apa bedanya seorang koruptor dengan mereka-mereka itu?.

Saya tidak membenarkan tindakan pencurian oleh Nenek Minah dan mereka-mereka yang mempunyai kasus seperti Nenek Minah. Saya juga tidak membela perbuatan yang dilakukan oleh Nenek Minah dan mereka-mereka itu. Tetapi dimana keadilan hukum itu? Dimana prinsip kemanusian itu?. Seharusnya para penegak hukum mempunyai prinsip kemanusiaan dan bukan hanya menjalankan hukum secara positifistik.